Batas Akhir Penyerahan Berkas Honorer K2 Diundur Jadi Akhir Juni
Jakarta - Badan Kepegawaian Negara
(BKN) masih memberi kesempatan kepada kepala daerah untuk menyerahkan dokumen
surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) para honorer kategori 2 (K2) hingga
akhir Juni 2014.
Kepala BKN Eko Soetrisno mengungkapkan hingga kini baru ada sekitar 20 persen dokumen dari daerah yang masuk. Dalam verifikasi kebenaran dokumen-dokumen honorer K2 yang lulus tes tidak hanya dilakukan oleh Bupati dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tetapi dilakukan secara berjenjang.
"Seorang Bupati tidak akan mungkin melakukan tandatangan SPTJM begitu saja. Harus ada tandatangan mulai dari kepala sekolah, kepala dinas, BKD, baru Bupati berani teken,” kata Eko Soetrisno seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jumat (20/6/2014).
Melihat kondisi tersebut, BKN yang semula menetapkan batas akhir penyerahan dokumen yang disertai SPTJM kepala daerah itu pada akhir Mei 2014, akhirnya diundur sampai akhir Juni. Sebab hampir seluruh bupati dan walikota minta perpanjangan waktu, karena masing-masing masih melakukan verifikasi. Dalam hal ini, pemda umumnya dibantu oleh kejaksaan maupun polisi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar menegaskan, pihaknya kini tengah menunggu data hasil verifikasi tenaga honorer K2 dari kepala daerah. Dari sejumlah daerah yang sudah mengirimkan datanya ke BKN, hasilnya terjadi penurunan sangat signifikan.
Betapa tidak, ada pemda yang tenaga honorer K-2 sebanyak 1.800, yang lulus tes 800 orang. Tapi begitu diminta SPTJM Bupati, hanya 19 orang yang berani dipertanggungjawabkan. Ada juga yang tenaga honorernya 800 orang, yang lulus 300, dan begitu Bupati tandatangan SPTJM hanya 100 orang yang dinyatakan benar.
“Dengan adanya kewajiban menyampaikan SPTJM dari kepala daerah akan kelihatan mana yang bodong mana yang benar. Yang bodong itu kita bersihkan semua.
Liputan6.com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih
memberi kesempatan kepada kepala daerah untuk menyerahkan dokumen surat
pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) para honorer kategori 2 (K2) hingga
akhir Juni 2014.
Kepala BKN Eko Soetrisno mengungkapkan hingga kini baru ada sekitar 20 persen dokumen dari daerah yang masuk. Dalam verifikasi kebenaran dokumen-dokumen honorer K2 yang lulus tes tidak hanya dilakukan oleh Bupati dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tetapi dilakukan secara berjenjang.
"Seorang Bupati tidak akan mungkin melakukan tandatangan SPTJM begitu saja. Harus ada tandatangan mulai dari kepala sekolah, kepala dinas, BKD, baru Bupati berani teken,” kata Eko Soetrisno seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jumat (20/6/2014).
Melihat kondisi tersebut, BKN yang semula menetapkan batas akhir penyerahan dokumen yang disertai SPTJM kepala daerah itu pada akhir Mei 2014, akhirnya diundur sampai akhir Juni. Sebab hampir seluruh bupati dan walikota minta perpanjangan waktu, karena masing-masing masih melakukan verifikasi. Dalam hal ini, pemda umumnya dibantu oleh kejaksaan maupun polisi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar menegaskan, pihaknya kini tengah menunggu data hasil verifikasi tenaga honorer K2 dari kepala daerah. Dari sejumlah daerah yang sudah mengirimkan datanya ke BKN, hasilnya terjadi penurunan sangat signifikan.
Betapa tidak, ada pemda yang tenaga honorer K-2 sebanyak 1.800, yang lulus tes 800 orang. Tapi begitu diminta SPTJM Bupati, hanya 19 orang yang berani dipertanggungjawabkan. Ada juga yang tenaga honorernya 800 orang, yang lulus 300, dan begitu Bupati tandatangan SPTJM hanya 100 orang yang dinyatakan benar.
“Dengan adanya kewajiban menyampaikan SPTJM dari kepala daerah akan kelihatan mana yang bodong mana yang benar. Yang bodong itu kita bersihkan semua
- See more at:
http://bisnis.liputan6.com/read/2066022/batas-akhir-penyerahan-berkas-honorer-k2-diundur-jadi-akhir-juni#sthash.uhu0eSfV.dpuf
Liputan6.com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih
memberi kesempatan kepada kepala daerah untuk menyerahkan dokumen surat
pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) para honorer kategori 2 (K2) hingga
akhir Juni 2014.
Kepala BKN Eko Soetrisno mengungkapkan hingga kini baru ada sekitar 20 persen dokumen dari daerah yang masuk. Dalam verifikasi kebenaran dokumen-dokumen honorer K2 yang lulus tes tidak hanya dilakukan oleh Bupati dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tetapi dilakukan secara berjenjang.
"Seorang Bupati tidak akan mungkin melakukan tandatangan SPTJM begitu saja. Harus ada tandatangan mulai dari kepala sekolah, kepala dinas, BKD, baru Bupati berani teken,” kata Eko Soetrisno seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jumat (20/6/2014).
Melihat kondisi tersebut, BKN yang semula menetapkan batas akhir penyerahan dokumen yang disertai SPTJM kepala daerah itu pada akhir Mei 2014, akhirnya diundur sampai akhir Juni. Sebab hampir seluruh bupati dan walikota minta perpanjangan waktu, karena masing-masing masih melakukan verifikasi. Dalam hal ini, pemda umumnya dibantu oleh kejaksaan maupun polisi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar menegaskan, pihaknya kini tengah menunggu data hasil verifikasi tenaga honorer K2 dari kepala daerah. Dari sejumlah daerah yang sudah mengirimkan datanya ke BKN, hasilnya terjadi penurunan sangat signifikan.
Betapa tidak, ada pemda yang tenaga honorer K-2 sebanyak 1.800, yang lulus tes 800 orang. Tapi begitu diminta SPTJM Bupati, hanya 19 orang yang berani dipertanggungjawabkan. Ada juga yang tenaga honorernya 800 orang, yang lulus 300, dan begitu Bupati tandatangan SPTJM hanya 100 orang yang dinyatakan benar.
“Dengan adanya kewajiban menyampaikan SPTJM dari kepala daerah akan kelihatan mana yang bodong mana yang benar. Yang bodong itu kita bersihkan semua
- See more at:
http://bisnis.liputan6.com/read/2066022/batas-akhir-penyerahan-berkas-honorer-k2-diundur-jadi-akhir-juni#sthash.uhu0eSfV.dpuf
Kepala BKN Eko Soetrisno mengungkapkan hingga kini baru ada sekitar 20 persen dokumen dari daerah yang masuk. Dalam verifikasi kebenaran dokumen-dokumen honorer K2 yang lulus tes tidak hanya dilakukan oleh Bupati dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tetapi dilakukan secara berjenjang.
"Seorang Bupati tidak akan mungkin melakukan tandatangan SPTJM begitu saja. Harus ada tandatangan mulai dari kepala sekolah, kepala dinas, BKD, baru Bupati berani teken,” kata Eko Soetrisno seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jumat (20/6/2014).
Melihat kondisi tersebut, BKN yang semula menetapkan batas akhir penyerahan dokumen yang disertai SPTJM kepala daerah itu pada akhir Mei 2014, akhirnya diundur sampai akhir Juni. Sebab hampir seluruh bupati dan walikota minta perpanjangan waktu, karena masing-masing masih melakukan verifikasi. Dalam hal ini, pemda umumnya dibantu oleh kejaksaan maupun polisi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar menegaskan, pihaknya kini tengah menunggu data hasil verifikasi tenaga honorer K2 dari kepala daerah. Dari sejumlah daerah yang sudah mengirimkan datanya ke BKN, hasilnya terjadi penurunan sangat signifikan.
Betapa tidak, ada pemda yang tenaga honorer K-2 sebanyak 1.800, yang lulus tes 800 orang. Tapi begitu diminta SPTJM Bupati, hanya 19 orang yang berani dipertanggungjawabkan. Ada juga yang tenaga honorernya 800 orang, yang lulus 300, dan begitu Bupati tandatangan SPTJM hanya 100 orang yang dinyatakan benar.
“Dengan adanya kewajiban menyampaikan SPTJM dari kepala daerah akan kelihatan mana yang bodong mana yang benar. Yang bodong itu kita bersihkan semua.
Batas Akhir Penyerahan Berkas Honorer K2 Diundur Jadi Akhir Juni
CPNS
0
20 Jun 2014 09:44
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
antre menerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat di halaman kantor
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun,
Jatim, Senin (21/4). (ANTARA FOTO/Siswowidodo)
Kepala BKN Eko Soetrisno mengungkapkan hingga kini baru ada sekitar 20 persen dokumen dari daerah yang masuk. Dalam verifikasi kebenaran dokumen-dokumen honorer K2 yang lulus tes tidak hanya dilakukan oleh Bupati dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tetapi dilakukan secara berjenjang.
"Seorang Bupati tidak akan mungkin melakukan tandatangan SPTJM begitu saja. Harus ada tandatangan mulai dari kepala sekolah, kepala dinas, BKD, baru Bupati berani teken,” kata Eko Soetrisno seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jumat (20/6/2014).
Melihat kondisi tersebut, BKN yang semula menetapkan batas akhir penyerahan dokumen yang disertai SPTJM kepala daerah itu pada akhir Mei 2014, akhirnya diundur sampai akhir Juni. Sebab hampir seluruh bupati dan walikota minta perpanjangan waktu, karena masing-masing masih melakukan verifikasi. Dalam hal ini, pemda umumnya dibantu oleh kejaksaan maupun polisi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar menegaskan, pihaknya kini tengah menunggu data hasil verifikasi tenaga honorer K2 dari kepala daerah. Dari sejumlah daerah yang sudah mengirimkan datanya ke BKN, hasilnya terjadi penurunan sangat signifikan.
Betapa tidak, ada pemda yang tenaga honorer K-2 sebanyak 1.800, yang lulus tes 800 orang. Tapi begitu diminta SPTJM Bupati, hanya 19 orang yang berani dipertanggungjawabkan. Ada juga yang tenaga honorernya 800 orang, yang lulus 300, dan begitu Bupati tandatangan SPTJM hanya 100 orang yang dinyatakan benar.
“Dengan adanya kewajiban menyampaikan SPTJM dari kepala daerah akan kelihatan mana yang bodong mana yang benar. Yang bodong itu kita bersihkan semua
Batas Akhir Penyerahan Berkas Honorer K2 Diundur Jadi Akhir Juni
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
antre menerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat di halaman kantor
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun,
Jatim, Senin (21/4). (ANTARA FOTO/Siswowidodo)
Kepala BKN Eko Soetrisno mengungkapkan hingga kini baru ada sekitar 20 persen dokumen dari daerah yang masuk. Dalam verifikasi kebenaran dokumen-dokumen honorer K2 yang lulus tes tidak hanya dilakukan oleh Bupati dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tetapi dilakukan secara berjenjang.
"Seorang Bupati tidak akan mungkin melakukan tandatangan SPTJM begitu saja. Harus ada tandatangan mulai dari kepala sekolah, kepala dinas, BKD, baru Bupati berani teken,” kata Eko Soetrisno seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jumat (20/6/2014).
Melihat kondisi tersebut, BKN yang semula menetapkan batas akhir penyerahan dokumen yang disertai SPTJM kepala daerah itu pada akhir Mei 2014, akhirnya diundur sampai akhir Juni. Sebab hampir seluruh bupati dan walikota minta perpanjangan waktu, karena masing-masing masih melakukan verifikasi. Dalam hal ini, pemda umumnya dibantu oleh kejaksaan maupun polisi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar menegaskan, pihaknya kini tengah menunggu data hasil verifikasi tenaga honorer K2 dari kepala daerah. Dari sejumlah daerah yang sudah mengirimkan datanya ke BKN, hasilnya terjadi penurunan sangat signifikan.
Betapa tidak, ada pemda yang tenaga honorer K-2 sebanyak 1.800, yang lulus tes 800 orang. Tapi begitu diminta SPTJM Bupati, hanya 19 orang yang berani dipertanggungjawabkan. Ada juga yang tenaga honorernya 800 orang, yang lulus 300, dan begitu Bupati tandatangan SPTJM hanya 100 orang yang dinyatakan benar.
“Dengan adanya kewajiban menyampaikan SPTJM dari kepala daerah akan kelihatan mana yang bodong mana yang benar. Yang bodong itu kita bersihkan semua
